tribunnews.com/hasanuddin aco
Gambar rencana pembangunan gedung DPR yang baru mulai Oktober 2010.
TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Proses efisiensi dan penyederhanaan masih terus dilakukan dalam proyek pembangunan gedung baru DPR. Terkait hal tersebut apabila rakyat masih merasa kurang, Fraksi partai Demokrat siap menunda proses pembangunan gedung baru DPR jika sebagian besar rakyat tidak menghendakinya.
"Jika dengan efisiensi rakyat masih tidak menghendaki fraksi Demokrat akan tetap mengikuti apa yang dikehendaki rakyat tersebut, " ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat, Jafar Hafsah saat jumpa pers di Senayan City, Jakarta, Sabtu(9/4/2011).
Menurut Jafar, Fraksi Partai Demokrat menyadari sepenuhnya dan mengetahui persis bahwa untuk pembangunan gedung ini telah dilakukan upaya-upaya nyata pengefisiensian anggaran.
Jika semula ditetapkan sebesar Rp 1,8 triliun, kemudian menjadi Rp. 1,5 triliun. Selanjutnya turun menjadi Rp 1,3 triliun dan akhirnya menjadi Rp 1,138 triliun.
"FPD mengapresiasi sepenuhnya dari upaya-upaya efisiensi ini, namun Kami berkeyakinan pula, bahwa efisiensi ini masih bisa diupayakan lagi jika akhirnya rakyat berkenan untuk tetap dilanjutkan pembangunan gedung baru ini," jelasnya.
Namun lanjut Jafar, penting untuk ditekankan untuk menghindarkan penyesatan pemahaman, bahwa gedung DPR merupakan asset milik negara, milik pemerintah, bukan milik kelompok kepentingan tertentu. Dan tentunya mengikuti standar pemerintah dan tidak berdasar kalau ada dugaan super mewah karena pastinya segala sesuatunya mengacu pada standar bangunan fasilitas pemerintah.
Lebih jauh Jafar menjelaskan, meskipun pembangunan gedung baru ini menjadi kebutuhan objektif untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan kinerja kedewanan ke depan, Fraksi Partai Demokrat tidak menutup mata pula terhadap berbagai dinamika dan polemik yang berkembang di masyarakat.
FPD menyadari sepenuhnya dan bersungguh-sungguh untuk senantiasa memperhatikan, mengindahkan dan melaksanakan apa yang menjadi aspirasi dan kehendak rakyat.
"Dalam pandangan kami, rakyat adalah yang paling utama dan terutama. Jika rakyat berkehendak untuk dilakukan efisiensi lagi, maka kami akan meminta kepada segenap Anggota FPD di BURT dan Banggar untuk sekali lagi secara cermat dan seksama mengkalkulasi ulang anggaran pembangunan gedung ini seefisien mungkin. Namun jika rakyat berkehendak bahwa gedung baru ini belum dipandang perlu, maka FPD pun, siap laksanakan untuk itu," jelas Jafar.
Jafar juga memaparkan apa yang dilakukannya tersebut sudah sesuai dengan pandangan dan pemikiran serta himbauan Bapak Presiden tentang pembangunan gedung baru DPR yaitu sesuai kepatutan, efisiensi dan kalau pun masyarakat menghendaki maka pembangunannya dapat saja ditangguhkan.
"Jika dengan efisiensi rakyat masih tidak menghendaki fraksi Demokrat akan tetap mengikuti apa yang dikehendaki rakyat tersebut, " ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat, Jafar Hafsah saat jumpa pers di Senayan City, Jakarta, Sabtu(9/4/2011).
Menurut Jafar, Fraksi Partai Demokrat menyadari sepenuhnya dan mengetahui persis bahwa untuk pembangunan gedung ini telah dilakukan upaya-upaya nyata pengefisiensian anggaran.
Jika semula ditetapkan sebesar Rp 1,8 triliun, kemudian menjadi Rp. 1,5 triliun. Selanjutnya turun menjadi Rp 1,3 triliun dan akhirnya menjadi Rp 1,138 triliun.
"FPD mengapresiasi sepenuhnya dari upaya-upaya efisiensi ini, namun Kami berkeyakinan pula, bahwa efisiensi ini masih bisa diupayakan lagi jika akhirnya rakyat berkenan untuk tetap dilanjutkan pembangunan gedung baru ini," jelasnya.
Namun lanjut Jafar, penting untuk ditekankan untuk menghindarkan penyesatan pemahaman, bahwa gedung DPR merupakan asset milik negara, milik pemerintah, bukan milik kelompok kepentingan tertentu. Dan tentunya mengikuti standar pemerintah dan tidak berdasar kalau ada dugaan super mewah karena pastinya segala sesuatunya mengacu pada standar bangunan fasilitas pemerintah.
Lebih jauh Jafar menjelaskan, meskipun pembangunan gedung baru ini menjadi kebutuhan objektif untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan kinerja kedewanan ke depan, Fraksi Partai Demokrat tidak menutup mata pula terhadap berbagai dinamika dan polemik yang berkembang di masyarakat.
FPD menyadari sepenuhnya dan bersungguh-sungguh untuk senantiasa memperhatikan, mengindahkan dan melaksanakan apa yang menjadi aspirasi dan kehendak rakyat.
"Dalam pandangan kami, rakyat adalah yang paling utama dan terutama. Jika rakyat berkehendak untuk dilakukan efisiensi lagi, maka kami akan meminta kepada segenap Anggota FPD di BURT dan Banggar untuk sekali lagi secara cermat dan seksama mengkalkulasi ulang anggaran pembangunan gedung ini seefisien mungkin. Namun jika rakyat berkehendak bahwa gedung baru ini belum dipandang perlu, maka FPD pun, siap laksanakan untuk itu," jelas Jafar.
Jafar juga memaparkan apa yang dilakukannya tersebut sudah sesuai dengan pandangan dan pemikiran serta himbauan Bapak Presiden tentang pembangunan gedung baru DPR yaitu sesuai kepatutan, efisiensi dan kalau pun masyarakat menghendaki maka pembangunannya dapat saja ditangguhkan.
Editor : Perdata
Sumber : Tribunnews
3 komentar:
ngapain di tunda ..
langsung batalkan ajja
Saya warga kota MEdanmenolak pembangunan gedung DPR
Betulin jalan rusak ajja blom betul
masa mau bikin gedung baru dulu baru mikirin rakyat
Posting Komentar